Bengkulu Utara,mentaripagi.i-news.site – Selasa 24 Maret 2026, Belum kering putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu dalam kasus korupsi perjalanan dinas (perjadin) DPRD yang menyeret terdakwa Andri Faisol bersama empat tersangka lainnya, kini polemik baru kembali mencuat ke permukaan.
Sorotan tajam kali ini tertuju pada mandeknya dana publikasi media online yang disebut belum juga cair sejak sebelum Idul Fitri hingga saat ini. Kondisi tersebut memicu keresahan di kalangan media, sekaligus menimbulkan tanda tanya besar terkait tata kelola anggaran di Sekretariat DPRD.
Seorang sumber mengaitkan persoalan ini dengan dugaan konspirasi yang lebih luas di internal sekretariat. Bahkan, nama Sekwan “Karwiyanto Alias Nyoman” disebut secara tegas dalam pernyataan yang disampaikan kepada awak media.
Berikut pernyataan sumber :
[21/3, 01.19] SU : Nyoman yang ciptakan kecurangan dalam bentuk konvirasi
[21/3, 01.27] SU : Curang nian nyoman
[21/3, 01.30] SU : Tradisi di sekretariat tu nyoman harus bertanggung jawab, jangan nyo ndak bae eselon 2
[21/3, 01.31] SU : Pokok nyo Nyoman memang luar biasa.
Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa persoalan yang terjadi bukan sekadar keterlambatan administratif. Terlebih, sumber juga menyinggung adanya indikasi lemahnya sensitivitas terhadap momentum keagamaan, termasuk menjelang hari besar seperti Idul Fitri.
Jika dikaitkan dengan kasus perjadin yang telah diputus, muncul asumsi bahwa praktik yang terjadi bisa jadi merupakan bagian dari pola yang lebih besar dan telah berlangsung lama.
Sejumlah pihak pun mendesak agar:
1- Dilakukan pengusutan lanjutan atas dugaan yang mencuat
2- Transparansi pencairan dana publikasi segera dibuka
3- Serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekretariat DPRD
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Sementara itu, tekanan publik terus meningkat, menuntut kejelasan atas dugaan yang berkembang. Berita ini di kutip dari media Harian Rakyat.
Kasus ini berpotensi membuka babak baru, apakah ini hanya soal administrasi, atau benar adanya konspirasi yang lebih dalam di balik pengelolaan anggaran DPRD?
Iwandi.
