Pringsewu Lampung,mentaripagi.i-news.site – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pekon Bulukarto,Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu Lampung. didirikan dengan Tujuan membangun ekonomi Pekon ,Modal dikucurkan, struktur dibentuk, pengurus dilantik. Harapan warga menguat.
Namun satu pertanyaan mulai muncul ditengah masyarakat;
Mengapa laporan keuangan sulit diakses?
Total modal awal?
Perkembangan usaha?
Laba atau rugi?
Jawabannya selalu normatif “Sudah sesuai prosedur””
Jika BUMDes adalah milik Pekon,maka masyarakat berhak tahu, ketertutupan bukan tanda profesionalisme, justru sering menjadi pintu awal kecurigaan.
Dan dari sinilah investigasi ini dimulai, dari satu pertanyaan yang tak pernah dijawab dengan jelas.
Modal Ratusan Juta, Hasil tak Jelas
Dalam dokumen perencanaan, angka-angka terlihat meyakinkan. Modal ratusan juta rupiah, program usaha beragam, target keuntungan optimis.
Namun realitas di lapangan berkata lain
Unit usaha sepi,Aset tidak jelas keberadaannya,Keuntungan tak pernah di umumkan.
Warga mulai bertanya; jika modal besar sudah dicairkan, mengapa dampaknya kecil?
Apakah ada pembelian fiktif?
Apakah ada mark-up harga?
Apakah ada pengelolaan tanpa standar profesional?
Tidak ada yang tahu pasti karna akses di batasi. Ketika angka besar tak diikuti hasil nyata, publik berhak curiga.
Dugaan Korupsi Berjamaah
Dalam struktur Pekon, pengawasan bukan hanya tanggung jawab satu orang. Ada kepala Pekon,ada perangkat, ada pengurus BUMDes, ada lembaga pengawas.
Namun bagaimana jika semua pihak justru saling melindungi?
Inilah yang sering disebut masyarakat sebagai “Korupsi berjamaah” Bukan satu pelaku, melainkan sistem yang membiarkan penyimpangan terjadi bersama.
Rapat formalitas tanpa notulen terbuka.
Laporan ditandatangani tanpa audit independen. Pertanyaan warga dianggap mengganggu stabilitas.
Jika pengawasan lumpuh, maka penyimpangan tumbuh tanpa hambatan. Dan ketika kekuasaan lokal tidak dikritisi, Maka cenderung menjadi absolut.
Siapa Sebenarnya yang Dirugikan?
Yang hilang bukan hanya uang, yang hilang adalah kesempatan kerja bagi pemuda Pekon, modal usaha untuk UMKM, kepercayaan warga terhadap pemerintah Pekon.
BUMDes yang gagal bukan hanya catatan administratif. Tapi kegagalan harapan.
Korupsi di tingkat Pekon justru lebih menyakitkan.
Karena pelakunya adalah orang yang dikenal, yang setiap hari bertemu dan yang dipercaya.
Ketika amanah dilanggar, luka sosialnya jauh lebih mendalam daripada sekadar kerugian financial.
Warga Mempertanyakan
Investigasi tidak bertujuan menghakimi, Namun ada satu hal yang pasti; Dana publik harus bisa di pertanggungjawabkan.
Warga berhak meminta;
Audit terbuka.
Publikasi laporan keuangan.
Evaluasi independen.
Transparansi bukan ancaman. Transparansi adalah kewajiban.
Jika pengelolaan bersih, audit akan menguatkan. Jika ada penyimpangan audit akan memperbaiki.
Pekon yang sehat bukan Pekon yang sunyi dari kritik. Pekon yang sehat adalah Pekon yang berani membuka diri.
_pepi.
