Bengkulu Tengah,mentaripagi.i-news.site – 10 Maret 2026 Proyek revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025 di Kabupaten Bengkulu Tengah diduga bermasalah, Program revitalisasi bernilai total keseluruhan Rp 238.711.300,00 yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2025 itu dilaksanakan di SD Negeri 73 Bengkulu Tengah.
Proyek tersebut dikerjakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan masa kerja 131 hari, hasil di lapangan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
Tim media berupaya mengkonfirmasi pihak sekolah, termasuk Kepala SDN 73 Bengkulu Tengah baik melalui telepon/ via WhatsApp maupun mendatangi lokasi proyek. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Nomor telepon tidak diangkat, dan tidak dapat ditemui Senin 9 Maret 2026.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek yang menelan anggaran ratusan juta rupiah dari APBN tersebut.
Situasi itu mengindikasikan lemahnya pengawasan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis juga menimbulkan kekhawatiran. Bangunan dikhawatirkan tidak akan bertahan lama dan berpotensi merugikan negara, dari hasil temuan di lapangan banyak keretakan pada bangunan WC yang bernilai Rp 123.659.260.80 begitu juga dengan bangunan gedung UKS yang bernilai Rp 115.052.039.20 diduga pengerjaannya asal jadi.
Masyarakat sekitar pun mulai mempertanyakan kualitas proyek. Mereka berharap pihak terkait segera turun tangan untuk melakukan pengecekan ulang terhadap hasil pekerjaan.
“Kalau pekerjaan tidak sesuai spek, yang rugi masyarakat dan anak-anak sekolah. Bangunan bisa cepat rusak,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Pihak sekolah juga menyuarakan harapannya. Seorang guru SDN 73 lubuk langkap kecamatan bang haji menekankan pentingnya pembangunan yang sesuai standar agar murid dapat belajar di ruang yang aman dan layak.
“Sekolah ini merupakan pusat kegiatan belajar anak-anak, Kami berharap bangunannya berkualitas, jangan asal-asalan, Kalau ada yang janggal, tolong pemerintah segera turun tangan,” ucapnya.
Pengamat pendidikan lokal menilai, proyek ini harus menjadi perhatian serius, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah dan inspektorat diminta segera melakukan investigasi.
Apabila terbukti ada penyimpangan, langkah tegas harus diambil, termasuk melibatkan aparat penegak hukum untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana negara.
Iwandi.
